Profil

Sejak didirikan pada tahun 1974, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi organisasi maupun kepemimpinan. Penambahan maupun pengurangan Unit Kerja (UK) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) beberapa kali dilakukan. Pimpinan Balitbangtan datang dan pergi silih berganti, begitu pula program dan kebijakan strategisnya sebagai tuntutan dari dinamika lingkungan strategis sektor pertanian.

ANDA BERHAK TAHU

 UU No. 14 2008  Pasal 4 ayat 1

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang Undang


Pimpinan Kami

Balitbangtan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kedudukannya setingkat Direktur Jendral, serta dibantu a.l. oleh beberapa pejabat eselon II setingkat Direktur.


Kebijakan Strategis

Untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi program litbang, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai diperlukan Renstra yang terdiri dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.


Unit Pelayanan Publik

Unit Pelayanan Publik Balitbangtan merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik dilingkungan Balitbangtan. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.


LAKIN

Laporan Kinerja (LAKIN) sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balitbangtan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balitbangtan dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

 


DIPA

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).


Laporan Tahunan

Laporan tahunan Balitbangtan merupakan laporan kegiatan Balitbangtan selama satu tahun kegiatan yang mencakup kegiatan satuan kerja (Satker) lingkup Balitbangtan.


Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balitbangtan merupakan laporan keuangan Balitbangtan Audited.


RKA KL

Rencana kegiatan dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga 


Indek Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

 


RKT

RKT merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. RKT merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen PK.

RKT yang disajikan di dalam website ini mencakup RKT Kementerian Pertanian dan RKT dari 12 Eselon-1 Lingkup Kementerian Pertanian. .

 


Sejarah

Balitbangtan telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Secara ringkas, evolusi organisasi dan kelembagaan Balitbangtan dalam sub menu ini.