» Info Aktual » HKI bukan Kendala : Akan tetapi Teknologi itu Sendiri, Peraturan, Pendanaan dan Insentif
18 Okt 2013

Keterkaitan antara Hak Kekayaan Intelektual dengan transfer teknologi, terutama teknologi yang ramah lingkungan (Environmentally Sound Technologies), menjadi pembicaraan hangat dalam WTO Council on Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),  yang dilaksanakan di The Centre William Rappard, Jenewa, Swiss, pada tanggal 10-11 Oktober 2013 yang lalu.  Pertemuan ini dihadiri  oleh Sekretaris Badan Litbang Pertanian bersama Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Perutusan Tetap Republik Indonesia, Jenewa, Kementerian HUKHAM, dan  Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dipimpin oleh Duta Besar Alfredo Suescum dari Panama.

Pembicaraan tentang topik ini merupakan Agenda Item 12 dari 17 agenda yang dibicarakan tentang Contribution of Intellectual Property to Facilitate the Transfer of Environmentally Rational TechnologyAgenda ini merupakan usulan Ekuador yang diusulkan sejak sidang TRIPS Council bulan Juni 2013, dengan tujuan agar Anggota dapat melakukan diskusi terkait peran HKI dalam menunjang alih teknologi khususnya untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Sejumlah Anggota seperti Bolivia, Indonesia, Cuba, China, India, Brazil dan Venezuela menyampaikan dukungan secara umum dimasukannya agenda ini pada TRIPS Council. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan intervensi yang intinya HKI tidak boleh menjadi hambatan transfer teknologi dan oleh karenanya fleksibilitas dapat  membantu negara berkembang untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim

Negara maju seperti AS, UE, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Swiss  menyampaikan pandangan antara lain: HKI bukan hambatan melainkan insentif bagi teknologi dan transfer teknologi; perlindungan HKI yang memadai akan mendorong investasi termasuk terkait ESTs; dan fleksibilitas yang diatur dalam TRIPS Agreement saat ini dapat dipergunakan untuk hal tersebut. AS secara khusus juga menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen Technology Need Assessment (TNA) yang disampaikan negara berkembang di forum UNFCCC, HKI justru bukan merupakan suatu kendala. Yang menjadi kendala berdasarkan dokumen tersebut antara lain adalah teknologi itu sendiri, peraturan, pendanaan dan insentif.

Agenda lain yang hangat dibicarakan adalah berkaitan dengan hubungan TRIPS agreement dengan konvensi keanekaragaman hayati, serta proteksi terhadap pengetahuan lokal. Delegasi Republik Indonesia menyampaikan intervensi yang menekankan perlunya amandemen TRIPS Agreement untuk memasukkan ketentuan mandatory disclosure requirement. Ketentuan tersebut diyakini dapat mencegah pemberian paten yang keliru (erroneous patent) dan meningkatkan transparansi pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG).   

Intervensi Pemerintah RI diikuti oleh sejumlah negara berkembang seperti Mesir, China, Brazil, India, Kolombia, Kuba, Ekuador. Mereka antara lain menyampaikan bahwa proposal W/52 dan W/59 dapat dijadikan basis diskusi atau perundingan setelah KTM Bali. Swiss dan Uni Eropa sebagai proponen W/52 turut menyampaikan dukungan pentingnya pembahasan tiga isu utama yaitu GI- Register, GI-Extension, dan TRIPS-CBD dilakukan setelah KTM Bali. Ditambahkan, guna mencapai hal tersebut maka diperlukan peran dan keterlibatan yang lebih mendalam dari Direktur Jenderal WTO.

Di sela-sela menghadiri acara ini Sekretaris Badan Litbang Pertanian dan Kepala BPATP berkesempatan mengunjungi World Intellectual Property Organization (WIPO) dan berdiskusi dengan Bajoe Wibowo, Project Manager untuk Special Project Division di WIPO. Dalam kesempatan itu dijajaki kemungkinan Balitbangtan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan WIPO terutama yang terkait dengan capacity building.