» Info Aktual » Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan
10 Jun 2021

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) terus mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang lebih optimal. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan KIP yang dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja lingkup Balitbangtan, Kamis (10/6/2021) di Kantor Pusat Balitbangtan, Pasar Minggu.

Seperti diketahui, Balitbangtan mendapat peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 untuk lingkup Kementerian Pertanian. Kepala Balitbangtan Dr. Fadjry Djufry pada acara tersebut menekankan bahwa penandatanganan komitmen tersebut bukan hanya kesepakatan di atas kertas. Komitmen harus diwujudkan dalam pemberian pelayanan informasi publik yang prima, khususnya menyampaikan informasi riset dan teknologi pertanian yang diharapkan bisa bermanfaat bagi banyak pihak.

“Kita ingin menyampaikan bahwa ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara untuk menyampaikan apapun terkait program pemerintah sehingga masyarakat bisa teredukasi,” ucap Kepala Balitbangtan.

Lebih lanjut disampaikan, “Ini akan kita dorong bagaimana tugas kita meningkatkan kesejahteraan pendapatan petani dan kita edukasi baik melalui bimtek, pelatihan, agar penelitian dan pengembangan teknologi pertanian bisa dirasakan betul manfaatnya oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, petani, dan stakeholder lainnya.”

Dalam acara yang sama Dr. Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, mengapresiasi prestasi yang telah dicapai Balitbangtan dalam kegiatan pelayanan informasi. Kuntoro mengingatkan kembali agar pencapaian tersebut dijaga dan terus ditingkatkan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Balitbangtan yang berkontribusi besar terhadap Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementan. Kita paham bahwa Litbang punya unit kerja besar sehingga keterbukaan informasi Litbang bisa mendorong Kementan yang lebih baik juga,” ungkap Kuntoro.

Kuntoro juga mengingatkan agar petugas pengelola informasi dapat mengomunikasikan program dan kegiatan secara transparan, terbuka, dan informatif. Hal ini menjadi bagian dari kewajiban pelaporan sebagai lembaga negara yang menggunakan anggaran dan sumber daya dari masyarakat.

Dorongan keterbukaan informasi publik juga disampaikan oleh Romanus Ndau Lendong, Komisioner Komisi Informasi Pusat. “Kita harus intens berinteraksi, sampaikan pesan terus-menerus, dan konsisten. Di Litbang Bogor ada hasil riset ditampilkan, ini bisa disosialisasikan, Indonesia bisa mengembangkan pertanian yang hebat,” ucapnya. (Nita/Hms)